BAB 6

# PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU DALAM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial adalah *ultimate goal* (tujuan puncak) dari kedua sistem ekonomi ini—bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau akumulasi kekayaan semata. Namun, konsep "kesejahteraan" itu sendiri perlu didefinisikan secara paradigmatik: apa itu sejahtera, siapa yang berhak sejahtera, bagaimana mengukurnya, dan melalui mekanisme apa ia dicapai. Bagian ini akan mengupas bagaimana kedua sistem merumuskan paradigma kesejahteraan sosial yang terpadu—menyatukan dimensi material, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka yang koheren.

---

## BAGIAN I: PARADIGMA KESEJAHTERAAN DALAM EKONOMI PANCASILA

### 1. Definisi Kesejahteraan: Bukan Sekadar Kemakmuran Material

Paradigma kesejahteraan Pancasila secara eksplisit menolak reduksionisme kesejahteraan menjadi sekadar pertumbuhan PDB atau pendapatan per kapita (paradigma *growth-centered* ala ekonomi pembangunan konvensional era 1960-70an). Sebagai gantinya, kesejahteraan didefinisikan sebagai **kondisi lahir-batin yang mencakup**:

- **Kecukupan material** (sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan)

- **Rasa keadilan** (tidak ada kesenjangan ekstrem antara kaya-miskin)

- **Ketenteraman sosial** (harmoni antarkelompok, minim konflik kelas)

- **Martabat kemanusiaan** (tidak ada eksploitasi maupun keterasingan/alienasi kerja)

Konsep ini secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: **"memajukan kesejahteraan umum"**—kata kunci "umum" menegaskan bahwa kesejahteraan bukan hak istimewa segelintir orang, melainkan hak kolektif seluruh rakyat.

### 2. Tiga Dimensi Paradigma Kesejahteraan Pancasila

**Dimensi Pertama: Kesejahteraan sebagai Keseimbangan (Equilibrium), Bukan Maksimalisasi**

Berbeda dari paradigma ekonomi neoklasik yang mengejar maksimalisasi utilitas individual, paradigma Pancasila mengejar **keseimbangan (equilibrium) antar berbagai kepentingan**: individu-masyarakat, pusat-daerah, sektor modern-tradisional, generasi kini-mendatang (sustainability). Kesejahteraan sejati tercapai bukan ketika satu pihak memaksimalkan keuntungan, melainkan ketika seluruh pihak memperoleh porsi yang wajar dan berkeadilan.

**Dimensi Kedua: Kesejahteraan sebagai Proses Partisipatif (Bukan Given dari Atas)**

Sejalan dengan sila keempat, kesejahteraan tidak dipandang sebagai sesuatu yang "diberikan" negara secara paternalistik-karitatif kepada rakyat pasif, melainkan sebagai **hasil partisipasi aktif rakyat** dalam proses produksi dan pengambilan keputusan ekonomi. Inilah mengapa koperasi (di mana anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa) dipandang sebagai wahana ideal kesejahteraan—bukan sekadar penerima bantuan, melainkan pelaku aktif yang berdaya (*empowered*).

**Dimensi Ketiga: Kesejahteraan sebagai Tanggung Jawab Bersama (Shared Responsibility)**

Konsep *welfare state* murni ala negara-negara Skandinavia (di mana negara menjadi penanggung jawab tunggal kesejahteraan melalui pajak tinggi dan redistribusi ekstensif) tidak sepenuhnya cocok dengan paradigma Pancasila. Sebagai gantinya, tanggung jawab kesejahteraan dibagi antara:

- **Negara**: melalui Pasal 34 UUD 1945 (memelihara fakir miskin, jaminan sosial, fasilitas pelayanan umum yang layak)

- **Masyarakat/komunitas**: melalui gotong royong, kearifan lokal (lumbung desa, arisan, sistem tolong-menolong tradisional)

- **Individu/keluarga**: tetap memiliki tanggung jawab primer untuk berusaha dan mandiri, bukan sepenuhnya bergantung pada negara

### 3. Instrumen Kebijakan Kesejahteraan dalam Paradigma Pancasila

**Era Orde Baru**: paradigma "Trilogi Pembangunan"—pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas nasional sebagai tiga pilar yang harus berjalan simultan. Delapan Jalur Pemerataan (versi 1978) mencakup: pemerataan kebutuhan pokok, pendidikan, pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi perempuan, penyebaran pembangunan antar daerah, dan kesempatan memperoleh keadilan.

**Era Reformasi hingga kini**: paradigma bergeser ke arah **kesejahteraan berbasis hak (rights-based welfare)** dan **jaminan sosial universal**, tercermin dalam:

- **UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)**—mengamanatkan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian bagi seluruh rakyat.

- **BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan**—implementasi konkret jaminan sosial universal, mencerminkan pergeseran dari kesejahteraan karitatif (bantuan sosial temporer) ke kesejahteraan struktural (sistem jaminan permanen).

- **Program perlindungan sosial**: PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Pangan Non-Tunai—mencerminkan pendekatan multidimensi kesejahteraan (bukan hanya bantuan tunai).

### 4. Indeks Pengukuran Kesejahteraan dalam Paradigma Pancasila

Paradigma ini juga tercermin dalam pergeseran indikator pembangunan yang digunakan pemerintah Indonesia:

- Dari sekadar **pertumbuhan PDB** menjadi **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

- Penggunaan **Gini Ratio** sebagai indikator kesenjangan yang harus terus ditekan, bukan diabaikan demi pertumbuhan semata.

- Konsep **Indeks Kebahagiaan (Indeks Kebahagiaan BPS)**—mengukur dimensi subjektif kesejahteraan (kepuasan hidup, perasaan, makna hidup), sejalan dengan paradigma bahwa kesejahteraan Pancasila bersifat lahir-batin, bukan sekadar materi.

---

## BAGIAN II: PARADIGMA KESEJAHTERAAN DALAM EKONOMI ISLAM

### 1. Konsep Falah sebagai Inti Paradigma Kesejahteraan Islam

Berbeda secara fundamental dari konsep *utility* atau bahkan "kesejahteraan umum" sekuler, paradigma kesejahteraan Islam berpusat pada konsep **falah**—yang secara harfiah berarti "kemenangan/keberuntungan sejati", mencakup **dua dimensi waktu (dunia dan akhirat)** dan **tiga tingkatan eksistensi (individu, masyarakat, dan generasi)**.

Falah dalam pandangan ekonom Muslim seperti M. Umer Chapra terdiri dari komponen:

- **Kelangsungan hidup (survival)** — pemenuhan kebutuhan dasar fisik.

- **Kebebasan dari kekurangan (freedom from want)** — bukan sekadar bertahan hidup, tetapi hidup dengan martabat.

- **Kekuatan dan kehormatan (strength and honor)** — kesejahteraan yang memungkinkan manusia hidup terhormat, tidak dalam posisi hina/direndahkan karena kemiskinan.

- **Pengetahuan (knowledge)** — kesejahteraan mencakup akses terhadap ilmu, karena kebodohan dipandang sebagai bentuk kemiskinan tersendiri.

- **Kedamaian batin dan spiritual (spiritual peace)** — dimensi tertinggi yang tidak bisa dicapai murni oleh kekayaan material.

### 2. Maslahah sebagai Kerangka Operasional Falah

Untuk mengoperasionalkan konsep falah yang abstrak, ekonomi Islam menggunakan kerangka **maslahah** (kemaslahatan/kebaikan) yang terstruktur berdasarkan skala prioritas dari Imam Asy-Syatibi:

**Tingkat Dharuriyat (Primer/Esensial)**: kebutuhan yang jika tidak terpenuhi mengancam eksistensi manusia—terkait langsung dengan lima maqashid (agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Contoh: pangan minimal untuk bertahan hidup, tempat tinggal layak, akses kesehatan dasar.

**Tingkat Hajiyat (Sekunder)**: kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi tetapi menimbulkan kesulitan (masyaqqah). Contoh: kendaraan untuk mobilitas kerja, pendidikan lanjutan, fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

**Tingkat Tahsiniyat (Tersier/Pelengkap)**: kebutuhan yang bersifat penyempurna, terkait kenyamanan dan estetika. Contoh: barang mewah, dekorasi, hiburan tambahan.

Paradigma ini penting karena **memberi kerangka prioritas kebijakan yang jelas**: negara dan masyarakat wajib memprioritaskan pemenuhan dharuriyat bagi seluruh warga (terutama fakir-miskin) sebelum mengalokasikan sumber daya untuk hajiyat, apalagi tahsiniyat.

### 3. Kesejahteraan sebagai Hak dan Kewajiban Kolektif (Fardhu Kifayah)

Salah satu keunikan paradigma Islam adalah memandang **pemenuhan kesejahteraan minimum (dharuriyat) bagi setiap individu sebagai fardhu kifayah** (kewajiban kolektif)—jika ada satu warga yang kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal layak sementara masyarakat sekitarnya mampu, maka seluruh komunitas berdosa secara kolektif karena gagal memenuhi kewajiban ini. Ini melahirkan konsep **jaminan sosial berbasis solidaritas keagamaan** yang sifatnya mengikat secara moral-teologis, bukan sekadar kebijakan opsional negara.

Dasar teologisnya antara lain:

- Hadis Nabi: "Tidak beriman kepadaku orang yang tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan, padahal ia mengetahuinya."

- Konsep bahwa harta orang kaya mengandung "hak" bagi orang miskin (QS. Adz-Dzariyat: 19)—ini adalah paradigma revolusioner karena hak fakir-miskin atas harta orang kaya tidak dipandang sebagai belas kasihan (charity), melainkan **hak yang memang sudah melekat** (bukan pemberian, melainkan pengembalian hak).

### 4. Instrumen Operasional Paradigma Kesejahteraan Islam

**Zakat sebagai Instrumen Utama**: zakat bukan sekadar filantropi sukarela, melainkan **rukun Islam ketiga**—kewajiban agama yang setara pentingnya dengan shalat. Delapan golongan penerima (*asnaf*) telah ditetapkan secara rinci (QS. At-Taubah: 60): fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, riqab (pembebasan budak/hari ini dimaknai pembebasan dari perbudakan modern seperti human trafficking), gharimin (orang berutang), fisabilillah, dan ibnu sabil (musafir). Struktur ini memberikan **kerangka sasaran kesejahteraan yang sudah baku selama 14 abad**, jauh mendahului konsep *targeted welfare* modern.

**Wakaf sebagai Instrumen Kesejahteraan Berkelanjutan**: berbeda dari zakat yang bersifat redistributif langsung, wakaf bersifat **investasi sosial jangka panjang**—aset wakaf (tanah, bangunan, dana) dikelola secara produktif dan hasilnya terus mengalir untuk kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, ekonomi umat) tanpa batas waktu, karena prinsip *"al-'ain tabqa wa al-manfa'ah tojri"* (aset tetap, manfaat terus mengalir). Wakaf modern telah berkembang menjadi **wakaf produktif** dan **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)** di Indonesia—instrumen inovatif yang menggabungkan wakaf tunai dengan surat berharga negara syariah.

**Qardhul Hasan (Pinjaman Kebajikan)**: instrumen pembiayaan tanpa bunga bagi kelompok rentan yang membutuhkan modal usaha kecil, mencerminkan paradigma bahwa akses permodalan adalah bagian dari hak kesejahteraan, bukan sekadar komoditas yang harus dibayar mahal (bunga).

**Baitul Mal wat Tamwil (BMT)**: lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas yang menggabungkan fungsi sosial (baitul mal—pengelolaan zakat/infak) dan fungsi bisnis (baitul tamwil—pembiayaan mikro produktif), mencerminkan paradigma integrasi sektor sosial dan komersial dalam satu kelembagaan untuk kesejahteraan akar rumput.

 5. Kesejahteraan Antar-Generasi dan Lingkungan (Sustainability)

Paradigma kesejahteraan Islam juga eksplisit menekankan **keadilan antar-generasi**—konsep *khalifah* mengandung tanggung jawab menjaga bumi untuk generasi mendatang, bukan mengeksploitasi sumber daya secara serakah untuk generasi sekarang. QS. Al-A'raf: 31 melarang sikap *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan), yang menjadi landasan bagi konsep konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) dalam ekonomi Islam kontemporer.

---