BAB 1

Hakikat Manusia dalam Sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam

Pendahuluan: Mengapa Konsepsi Manusia Itu Penting?

Setiap sistem ekonomi—baik disadari atau tidak—dibangun di atas asumsi dasar tentang siapa itu manusia (dalam ilmu ekonomi disebut homo economicus dalam kapitalisme). Asumsi ini menentukan bagaimana sistem tersebut memandang motivasi manusia berekonomi, hubungan individu dengan masyarakat, serta tujuan akhir dari aktivitas ekonomi. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam sama-sama menolak model manusia yang murni rasional-individualistis (seperti dalam kapitalisme klasik) maupun manusia yang sepenuhnya kolektif tanpa hak individu (seperti dalam sosialisme-komunisme). Namun keduanya punya landasan filosofis yang berbeda—yang satu berbasis Pancasila sebagai dasar negara, yang satu berbasis wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah).

BAGIAN I: Hakikat Manusia dalam Ekonomi Pancasila

1. Manusia sebagai Makhluk Monodualis-Monopluralis

Konsep ini diambil dari filsafat Pancasila yang dikembangkan Notonagoro. Manusia dipandang sebagai:

Monodualis jasmani-rohani: manusia memiliki dimensi fisik (kebutuhan material, ekonomi) sekaligus dimensi spiritual (kebutuhan akan makna, moralitas, hubungan dengan Tuhan).

Monodualis individu-sosial: manusia adalah makhluk pribadi yang punya hak dan kebebasan, tetapi sekaligus makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan berekonomi sendirian.

Monopluralis: kesatuan berbagai unsur (jiwa-raga, pribadi-Tuhan, individu-masyarakat, dunia-akhirat) yang tidak boleh dipisah-pisahkan atau dipertentangkan.

Implikasinya dalam ekonomi: manusia Indonesia tidak dipandang semata sebagai unit produksi/konsumsi yang mengejar utilitas maksimal (seperti asumsi ekonomi neoklasik), tetapi sebagai pribadi utuh yang aktivitas ekonominya harus selaras dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial.

2. Manusia dalam Bingkai Lima Sila

Ekonomi Pancasila (dikembangkan terutama oleh Mubyarto) menempatkan hakikat manusia berdasarkan penjabaran kelima sila:

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Manusia ekonomi bukan makhluk sekuler yang bebas nilai. Aktivitas ekonominya harus dijiwai etika religius—kejujuran, larangan menipu, larangan riba dalam pengertian eksploitatif, dan kesadaran bahwa rezeki adalah amanah, bukan sekadar hasil kalkulasi rasional semata.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia dipandang punya martabat (dignity) yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar faktor produksi atau alat mencari laba. Prinsip ini menolak eksploitasi manusia oleh manusia (exploitation de l'homme par l'homme), baik dalam bentuk penindasan buruh oleh kapital, maupun sebaliknya.

Sila Persatuan Indonesia

Manusia ekonomi Indonesia dipandang sebagai bagian dari kesatuan bangsa. Ini melahirkan semangat nasionalisme ekonomi—kepentingan ekonomi individu/kelompok tidak boleh mengorbankan kepentingan bangsa secara keseluruhan (misalnya dalam penguasaan sumber daya alam strategis).

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Ini melahirkan konsep manusia sebagai subjek ekonomi yang berdaulat secara kolektif—ekonomi harus digerakkan "oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat" (sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945). Manusia bukan objek pembangunan, melainkan pelaku aktif yang keputusan ekonominya idealnya diambil secara musyawarah, bukan didikte oleh mekanisme pasar bebas semata atau oleh negara secara otoriter.

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Manusia dipandang berhak atas keadilan distributif. Hakikat manusia ekonomi Pancasila adalah manusia yang berhak mendapatkan bagian yang adil dari hasil pembangunan, bukan dibiarkan bersaing bebas di mana yang kuat menang dan yang lemah tersingkir.

3. Ciri Khas "Manusia Ekonomi Pancasila" Menurut Mubyarto

Mubyarto merumuskan lima ciri sistem ekonomi Pancasila yang mencerminkan hakikat manusianya:

Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral sekaligus—bukan hanya motif laba.

Kehendak kuat dari masyarakat untuk kemerataan sosial (egalitarianisme)—manusia dipandang setara secara moral meski berbeda kemampuan ekonomi.

Prioritas kebijakan ekonomi diarahkan pada penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, bukan sekadar memenuhi kepentingan individu.

Koperasi menjadi soko guru perekonomian—mencerminkan manusia sebagai makhluk kooperatif, bukan kompetitif murni. Manusia dipandang lebih fitrah bekerja sama daripada saling menjatuhkan.

Adanya imbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi/pelaksanaan di tingkat daerah—mencerminkan keseimbangan antara manusia sebagai individu-lokal dan bagian dari kolektif-nasional.

4. Kritik terhadap Homo Economicus dalam Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila secara eksplisit menolak asumsi homo economicus—manusia sebagai makhluk rasional yang selalu memaksimalkan kepentingan diri (self-interest maximizer) tanpa pertimbangan moral. Sebagai gantinya, diusulkan konsep "manusia Pancasila" atau kadang disebut homo religious-socius: manusia yang rasional tetapi juga bermoral, individual tetapi juga sosial, mengejar kesejahteraan material tetapi juga kebahagiaan spiritual.

BAGIAN II: Hakikat Manusia dalam Ekonomi Islam

1. Manusia sebagai Khalifah (Wakil Allah di Bumi)

Konsep sentral pertama adalah khalifah fil ardh. Manusia diciptakan sebagai wakil Allah untuk mengelola bumi (QS. Al-Baqarah: 30). Implikasi ekonominya:

Manusia bukan pemilik mutlak (absolute owner) atas harta dan sumber daya alam; Allah-lah pemilik sejati (QS. An-Nur: 33 tentang harta Allah yang dikaruniakan). Manusia hanya diberi hak pengelolaan (istikhlaf) dan pemanfaatan sesuai amanah.

Karena berstatus wakil/pengelola, manusia bertanggung jawab secara moral dan akan dimintai pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas cara ia memperoleh dan membelanjakan harta.

Prinsip ini melahirkan konsep kepemilikan bertingkat: kepemilikan pribadi diakui, tetapi dibatasi oleh kepemilikan Allah (mutlak) dan kepemilikan umum/publik (untuk sumber daya strategis seperti air, api/energi, padang rumput—berdasarkan hadis).

2. Manusia sebagai Abdullah (Hamba Allah)

Fungsi kedua manusia adalah sebagai hamba yang beribadah (QS. Adz-Dzariyat: 56). Dalam ekonomi Islam, ini berarti:

Aktivitas ekonomi (bekerja, berdagang, berproduksi, berkonsumsi) dipandang sebagai bagian dari ibadah (muamalah), bukan aktivitas sekuler yang terpisah dari agama.

Setiap transaksi ekonomi terikat pada hukum syariah (halal-haram): larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi/judi), dan segala bentuk kezaliman ekonomi.

Motivasi manusia ekonomi Islam bersifat dwidimensi—duniawi (falah/kesejahteraan dunia) dan ukhrawi (falah/kesejahteraan akhirat). Konsep "falah" inilah yang menjadi tujuan akhir, berbeda dari konsep "utility maximization" sekuler.

3. Konsep Fitrah dan Homo Islamicus

Ekonomi Islam mengembangkan model manusia yang disebut para ekonom Muslim kontemporer (seperti Muhammad Akram Khan, Monzer Kahf, Umer Chapra) sebagai homo islamicus sebagai lawan dari homo economicus. Ciri-cirinya:

Rasional tapi bermoral (rationality bounded by morality): manusia rasional dalam memilih, tetapi rasionalitasnya dibingkai oleh nilai syariah, bukan semata memaksimalkan kepuasan pribadi.

Self-interest yang dimoderasi altruisme: manusia boleh mengejar kepentingan pribadi (mencari rezeki, laba), tetapi wajib menyeimbangkannya dengan kewajiban sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan menimbun harta (iktinaz, QS. At-Taubah: 34).

Fitrah suci: manusia menurut Islam terlahir dalam keadaan fitrah (bersih, cenderung pada kebaikan), sehingga sistem ekonomi Islam berasumsi manusia punya kecenderungan alami untuk berbuat adil dan menolong sesama, bukan makhluk yang secara inheren serakah.

Multi-dimensi kebutuhan: manusia punya kebutuhan yang diklasifikasikan Imam Al-Ghazali/Asy-Syatibi dalam maqashid syariah menjadi tiga tingkat: dharuriyat (primer/pokok), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier/pelengkap)—dengan lima tujuan pokok yang harus dilindungi (al-kulliyat al-khams): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4. Prinsip-prinsip Turunan bagi Manusia Ekonomi Islam

Keadilan (‘adl) dan keseimbangan (tawazun): manusia wajib berlaku adil dalam setiap transaksi—tidak mengurangi timbangan, tidak menipu, tidak mengambil keuntungan berlebihan dari kelemahan pihak lain.

Persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama (ta’awun): manusia dipandang sebagai bagian dari umat (komunitas), sehingga ekonomi Islam mendorong mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, wakaf, dan kemitraan bagi hasil (mudharabah, musyarakah) ketimbang sistem bunga yang eksploitatif.

Kebebasan yang bertanggung jawab (hurriyah muqayyadah): manusia bebas berusaha dan berinovasi, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh syariah agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan.

Pertanggungjawaban akhirat (akuntabilitas ilahiyah): seluruh perilaku ekonomi manusia dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak—ini menjadi mekanisme kontrol internal (self-regulation) yang menggantikan/melengkapi pengawasan eksternal negara/pasar.