Nisa' UL Karimah , PBS A

Menuju Masyarakat Adil dan Makmur: Visi Integratif 1. Apa yang dimaksud “masyarakat adil dan makmur”? Masyarakat adil berarti setiap orang memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang layak tanpa adanya penindasan atau diskriminasi. Contohnya: mendapatkan kesempatan pendidikan, memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan pelayanan publik, memperoleh kesempatan berusaha, mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan masyarakat makmur berarti masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi, makmur tidak hanya berarti kaya. Kemakmuran juga mencakup: kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keamanan, lingkungan yang baik, Dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Adil + makmur = kesejahteraan yang dirasakan secara luas. --- 2. Apa itu visi integratif? Visi integratif adalah cara pandang yang tidak melihat pembangunan dari satu aspek saja, tetapi menggabungkan berbagai aspek yang saling berhubungan. Misalnya, untuk menciptakan masyarakat makmur, kita tidak cukup han...

Pendidikan ekonomi Pancasila-Islam dan pembentukan karakter.  1. Pengertian pendidikan ekonomi Pancasila-Islam Pendidikan ekonomi Pancasila-Islam dapat dipahami sebagai proses pendidikan yang mengajarkan ilmu dan praktik ekonomi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Jadi, yang dipelajari bukan hanya: > “Bagaimana mendapatkan keuntungan?” Tetapi juga: > “Bagaimana mendapatkan dan menggunakan keuntungan dengan cara yang benar, adil, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang lain?” Ada tiga unsur utama: Ilmu ekonomi + nilai Pancasila + nilai Islam Ketiganya diarahkan untuk membentuk manusia yang mampu melakukan aktivitas ekonomi secara rasional sekaligus bermoral. --- 2. Nilai Pancasila dalam pendidikan ekonomi Pancasila dapat menjadi dasar moral dalam kegiatan ekonomi. Sila 1 — Ketuhanan Yang Maha Esa Kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan nilai ketuhanan dan moral. Contohnya: tidak melakukan penipuan, tidak mengambil hak orang lain, tidak melakuka...

KEBIJAKAN EKONOMI INTEGRATIF DALAM KERANGKA INSTITUSI  1. Apa itu kebijakan ekonomi integratif? Kita pecah dulu: Kebijakan ekonomi = langkah atau keputusan pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Integratif = menggabungkan atau menyelaraskan berbagai unsur agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kerangka konstitusi = kebijakan tersebut harus berlandaskan dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Jadi: > Kebijakan ekonomi integratif dalam kerangka konstitusi adalah kebijakan ekonomi yang menyelaraskan berbagai bidang dan kepentingan ekonomi—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai sektor ekonomi—berdasarkan prinsip dan tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan tersebut menghasilkan kesejahteraan, keadilan sosial, pemerataan, dan kemakmuran rakyat. --- 2. Landasan konstitusionalnya Dalam konteks Indonesia, dasar utamanya adalah UUD Negara Republik Indo...

Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya 1. Apa yang dimaksud dengan model ekonomi alternatif? Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita perlu memahami arti model ekonomi alternatif. Secara sederhana, model ekonomi alternatif adalah cara atau pendekatan dalam mengatur kegiatan ekonomi yang menawarkan pilihan lain dari sistem ekonomi yang umum digunakan. Ekonomi pada dasarnya menjawab tiga pertanyaan utama: 1. Apa yang akan diproduksi? 2. Bagaimana barang atau jasa diproduksi? 3. Untuk siapa barang atau jasa tersebut diproduksi? Dalam sistem ekonomi konvensional, kegiatan ekonomi sering sangat dipengaruhi oleh pasar, keuntungan, kepemilikan pribadi, dan persaingan. Namun, model ekonomi alternatif mencoba memberikan penekanan yang berbeda. Misalnya: lebih mengutamakan keadilan sosial, memperhatikan lingkungan, mengurangi kesenjangan, mengutamakan kerja sama, menggunakan teknologi untuk berbagi sumber daya, atau memasukkan nilai agama dan etika dalam kegiatan ekonomi. Jadi, alternatif ...

# WAKAF, ZAKAT, DAN KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI KERAKYATAN ## PENDAHULUAN Jika pada bagian-bagian sebelumnya kita membahas kerangka besar (makro) sistem ekonomi Pancasila-Islam, bagian ini akan fokus pada **tiga instrumen konkret di level akar rumput** yang secara empiris paling banyak diandalkan untuk mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan: **zakat, wakaf, dan koperasi**. Ketiganya dipilih karena memiliki kesamaan karakter fundamental—berbasis kolektif/komunal, berorientasi pemberdayaan (bukan sekadar karitatif), dan secara historis telah teruji sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat kecil jauh sebelum negara modern hadir dengan sistem jaminan sosialnya. Ketiganya juga sering disebut sebagai **"trisula ekonomi kerakyatan"**—satu berasal dari fiqh Islam (zakat), satu dari fiqh Islam yang telah lama membumi dalam institusi Nusantara (wakaf), dan satu dari tradisi kooperativisme yang diadopsi dan diberi makna khas keindonesiaan (koperasi). --- ## BAGIAN I: ZAKAT SEBAGAI...

SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN DALAM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM PENDAHULUAN Sistem fiskal—mencakup bagaimana negara memungut penerimaan (pajak, zakat, penerimaan bukan pajak) dan membelanjakannya (APBN, program sosial)—adalah instrumen paling langsung yang dimiliki negara untuk mewujudkan keadilan distributif. Berbeda dari kebijakan moneter yang sifatnya tidak langsung memengaruhi kelompok tertentu, kebijakan fiskal secara eksplisit dapat "mengambil dari yang mampu, memberi kepada yang membutuhkan". Bagian ini mengupas bagaimana ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam merumuskan sistem fiskal yang berlandaskan keadilan (justice) dan kemaslahatan (maslahah/kemanfaatan bersama), bukan sekadar instrumen teknis penerimaan-pengeluaran negara yang bebas nilai. ---  BAGIAN I: SISTEM FISKAL DALAM EKONOMI PANCASILA 1. Landasan Filosofis-Konstitusional Sistem fiskal Pancasila berpijak pada prinsip bahwa negara memiliki kewajiban aktif (positive obligation) untuk mewujudk...