BAB 11

SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN DALAM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

PENDAHULUAN

Sistem fiskal—mencakup bagaimana negara memungut penerimaan (pajak, zakat, penerimaan bukan pajak) dan membelanjakannya (APBN, program sosial)—adalah instrumen paling langsung yang dimiliki negara untuk mewujudkan keadilan distributif. Berbeda dari kebijakan moneter yang sifatnya tidak langsung memengaruhi kelompok tertentu, kebijakan fiskal secara eksplisit dapat "mengambil dari yang mampu, memberi kepada yang membutuhkan". Bagian ini mengupas bagaimana ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam merumuskan sistem fiskal yang berlandaskan keadilan (justice) dan kemaslahatan (maslahah/kemanfaatan bersama), bukan sekadar instrumen teknis penerimaan-pengeluaran negara yang bebas nilai.

---

 BAGIAN I: SISTEM FISKAL DALAM EKONOMI PANCASILA

1. Landasan Filosofis-Konstitusional

Sistem fiskal Pancasila berpijak pada prinsip bahwa negara memiliki kewajiban aktif (positive obligation) untuk mewujudkan kesejahteraan umum, bukan sekadar menjaga ketertiban (nachtwachterstaat/negara penjaga malam ala liberalisme klasik). Ini tercermin dalam:

- Pembukaan UUD 1945 alinea IV: "memajukan kesejahteraan umum" sebagai salah satu tujuan bernegara—memberi mandat konstitusional bagi negara untuk aktif mendistribusikan sumber daya melalui APBN.

- Pasal 23 UUD 1945: mengatur bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan pajak dipungut berdasarkan undang-undang (asas legalitas fiskal tidak ada pajak tanpa persetujuan wakil rakyat, prinsip yang berakar dari semangat demokrasi kerakyatan sila keempat).

- Pasal 34 UUD 1945: mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial—menjadi dasar konstitusional bagi belanja sosial dalam APBN.

2. Prinsip-Prinsip Keadilan Fiskal ala Pancasila

a. Prinsip Kemampuan Membayar (Ability to Pay) dan Pajak Progresif

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip keadilan vertikal mereka yang berpenghasilan lebih besar dikenakan tarif pajak lebih tinggi (Pajak Penghasilan/PPh Orang Pribadi bersifat progresif, dari 5% hingga 35% pasca reformasi UU HPP 2021), mencerminkan semangat sila kelima bahwa beban negara harus ditanggung proporsional sesuai kemampuan ekonomi, bukan dipukul rata (yang justru akan memberatkan kelompok bawah secara relatif).

b. Prinsip Keadilan Horizontal

Wajib pajak dengan kondisi ekonomi setara harus dikenakan beban pajak yang setara pula—prinsip ini mendasari berbagai insentif dan pengecualian pajak (misalnya Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP) yang disesuaikan dengan kondisi riil wajib pajak (status kawin, jumlah tanggungan).

c. Earmarking (Pengalokasian Khusus) untuk Sektor Prioritas Kesejahteraan

Konstitusi mengamanatkan alokasi minimum tertentu dalam APBN untuk sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat:

- 20% dari APBN untuk pendidikan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945) salah satu mandat earmarking pendidikan terbesar di dunia.

- Minimal 5% untuk kesehatan (UU Kesehatan) meski implementasinya berproses bertahap.

- Dana Desa alokasi APBN langsung ke desa (sejak UU Desa 2014) sebagai instrumen desentralisasi fiskal yang memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota/pusat pemerintahan.

d. Transfer Fiskal Antar-Daerah sebagai Keadilan Spasial

Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), pemerintah pusat mendistribusikan kembali penerimaan negara ke daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah (misalnya daerah tanpa sumber daya alam melimpah) mencerminkan prinsip solidaritas nasional (sila ketiga) bahwa daerah kaya sumber daya (seperti Kalimantan, Papua penghasil tambang) berbagi dengan daerah minim sumber daya melalui mekanisme fiskal terpusat, mencegah disparitas ekstrem antarwilayah.

e. Subsidi sebagai Instrumen Redistribusi Langsung

Subsidi energi (BBM, listrik), pupuk, dan pangan (meski terus menjadi perdebatan efektivitas dan sasaran) mencerminkan prinsip bahwa negara Pancasila memandang akses terhadap kebutuhan dasar sebagai hak yang harus difasilitasi harganya, bukan sepenuhnya diserahkan pada harga pasar murni—meski dalam praktiknya subsidi ini terus direformasi menjadi lebih tepat sasaran (dari subsidi harga/komoditas menuju subsidi langsung berbasis data penerima seperti Bantuan Langsung Tunai/BLT).

f. Prinsip Kehati-hatian Fiskal (Fiscal Prudence) untuk Keadilan Antar-Generasi

UU Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal 3% dari PDB (meski sempat dilonggarkan saat pandemi Covid-19) dan rasio utang terhadap PDB maksimal 60%—prinsip ini mencerminkan keadilan antar-generasi :  pembelanjaan negara hari ini tidak boleh membebani generasi mendatang dengan utang yang tidak terkendali, sejalan dengan asas keberlanjutan (Pasal 33 ayat 4 hasil amandemen).

3. Instrumen Fiskal Afirmatif Kontemporer

-Program Keluarga Harapan (PKH): bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin, dengan syarat anak bersekolah dan ibu hamil memeriksakan kesehatan—menggabungkan bantuan langsung dengan insentif investasi human capital jangka panjang.

- Kartu Prakerja : kombinasi bantuan tunai dan pelatihan keterampilan, mencerminkan pergeseran paradigma dari sekadar "memberi ikan" menjadi "memberi kail" (pemberdayaan, bukan sekadar karitatif).

- Pajak Karbon dan Cukai atas Barang Berdampak Negatif (rokok, plastik): instrumen fiskal yang menggabungkan fungsi penerimaan negara dengan fungsi koreksi eksternalitas negatif ( Pigouvian tax )—selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

4.. Tantangan Sistem Fiskal Pancasila

Rasio pajak (tax ratio) Indonesia relatif rendah dibanding negara berkembang lain (sekitar 10-12% dari PDB), membatasi kapasitas fiskal negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan konstitusional secara penuh. Selain itu, kebocoran fiskal akibat korupsi dan penghindaran pajak (tax avoidance) oleh korporasi besar/individu kaya menjadi tantangan struktural yang mengikis prinsip keadilan fiskal yang dicita-citakan.

---

BAGIAN II: SISTEM FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

1. Landasan Teologis: Fiskal sebagai Ibadah dan Amanah

Berbeda secara fundamental dari fiskal sekuler yang memandang pajak semata sebagai kontrak sosial antara warga negara-negara, sistem fiskal Islam memandang sebagian instrumennya (terutama zakat) sebagai kewajiban ibadah langsung kepada Allah, sehingga kepatuhannya tidak semata didorong sanksi hukum negara, melainkan juga kesadaran teologis-spiritual (dosa jika lalai, pahala jika taat).

 2. Sumber-Sumber Penerimaan Fiskal Islam Klasik dan Relevansinya

a. Zakat sebagai Instrumen Fiskal Wajib-Permanen

Zakat adalah instrumen fiskal paling khas Islam wajib (bukan sukarela), memiliki tarif baku (2,5% untuk zakat maal/harta niaga dan simpanan; 5-10% untuk zakat pertanian tergantung sistem irigasi; 20% untuk rikaz/harta temuan), nisab (batas minimum harta wajib zakat) dan haul (kepemilikan setahun) yang jelas, serta sasaran penerima (8 asnaf) yang sudah ditetapkan Al-Qur'an. Ini menjadikan zakat sebagai pajak keagamaan dengan kepastian hukum yang sangat tinggi , bahkan lebih rinci dari banyak sistem pajak modern pada masanya.

b. Kharaj (Pajak Tanah) dan Usyr (Bea Cukai Perdagangan)

Dalam sejarah fiskal Islam klasik, kharaj dipungut dari tanah pertanian (terutama tanah taklukan) berdasarkan produktivitasnya, sementara usyr (sepersepuluh) dipungut dari perdagangan lintas wilayah—keduanya adalah instrumen penerimaan negara di luar zakat, menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam klasik sudah mengenal diversifikasi sumber penerimaan sejak awal, tidak bergantung pada satu instrumen saja.

c. Jizyah sebagai Kontrak Sosial-Fiskal dengan Warga Non-Muslim

Jizyah adalah pungutan dari warga non-Muslim (ahl al-dzimmah) di wilayah pemerintahan Islam klasik sebagai kompensasi atas perlindungan negara (termasuk pembebasan dari kewajiban wajib militer yang dibebankan pada Muslim). Prinsip ini bersifat kontekstual-historis (terkait struktur negara Islam klasik) dan tidak relevan diterapkan dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia yang berdasarkan kewarganegaraan yang setara bagi seluruh warga tanpa memandang agama.

d. Ghanimah dan Fai' (Harta Rampasan Perang)

Instrumen penerimaan fiskal yang sangat spesifik konteks peperangan pada masa klasik, diatur pembagiannya dalam QS. Al-Anfal—juga bersifat historis-kontekstual, tidak relevan langsung bagi kebijakan fiskal negara modern non-perang.

e. Wakaf sebagai "Fiskal Sosial" di Luar Struktur Negara

Wakaf, meski bukan penerimaan negara secara langsung, secara historis berfungsi sebagai fiskal paralel berbasis masyarakat sipil membiayai infrastruktur sosial (masjid, sekolah, rumah sakit, air bersih) tanpa membebani kas negara, mengurangi beban fiskal negara dalam penyediaan barang publik tertentu.

3. Prinsip-Prinsip Keadilan Fiskal ala Islam

a. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah) sebagai Kriteria Alokasi Belanja

Setiap pembelanjaan dari kas publik (Baitul Mal) harus diukur kontribusinya terhadap maslahah—prioritas diberikan pada pemenuhan dharuriyat (kebutuhan primer) masyarakat sebelum hajiyat dan tahsiniyat, sebagaimana kerangka maqashid syariah yang telah dibahas sebelumnya.

b. Prinsip Keadilan Distributif melalui Delapan Asnaf

Struktur delapan golongan penerima zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil) memberikan kerangka sasaran fiskal yang sangat presisi berbeda dari bantuan sosial konvensional yang kadang kriterianya kabur atau berubah-ubah sesuai kebijakan politik jangka pendek, sasaran zakat relatif stabil karena berbasis nash (teks) agama yang tidak berubah selama 14 abad.

c. Prinsip Larangan Penimbunan Harta (Kanz) sebagai Basis Legitimasi Pemungutan

QS. At-Taubah: 34-35 mengancam siksa keras bagi yang menimbun emas-perak tanpa menunaikan haknya (zakat)—ini memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi kewajiban redistribusi: harta yang "diam" (tidak produktif, tidak dizakati) dipandang sebagai bentuk kezaliman terhadap hak orang lain, bukan sekadar hak milik privat mutlak yang tak tersentuh.

d. Prinsip Anggaran Berimbang dan Larangan Israf (Pemborosan Negara)

Khalifah Umar bin Khattab dikenal sangat ketat mengawasi penggunaan Baitul Mal, bahkan terhadap dirinya sendiri (kisah beliau menambal baju usang alih-alih membeli baru dari kas negara) mencerminkan prinsip bahwa pejabat publik adalah pemegang amanah harta rakyat, bukan pemilik yang bebas menggunakannya sesuka hati, prinsip yang sangat relevan sebagai basis etika antikorupsi fiskal.

e. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Baitul Mal

Khalifah Umar juga dikenal membangun sistem pencatatan (diwan) yang sistematis untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara—cikal-bakal akuntansi sektor publik yang menekankan pertanggungjawaban penggunaan dana rakyat, prinsip yang relevan bagi transparansi APBN modern.

4. Instrumen Fiskal Islam Modern di Indonesia

BAZNAS sebagai "Kas Zakat Nasional": berbeda dari Baitul Mal klasik yang menyatu dengan kas negara, di Indonesia BAZNAS beroperasi sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang terpisah dari APBN, namun diakui negara dan zakat yang dibayarkan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (bukan pengurang pajak langsung/tax credit, melainkan tax deduction)—sebuah bentuk integrasi teknis antara sistem zakat dan sistem pajak nasional (diatur PP No. 60/2010).

Zakat sebagai Pelengkap, Bukan Pengganti Pajak: berbeda dari sebagian usulan di beberapa negara Muslim yang mengusulkan zakat menggantikan pajak, di Indonesia keduanya berjalan paralel dan saling melengkapi pajak membiayai barang publik universal (jalan, pertahanan, birokrasi) yang manfaatnya dinikmati semua warga negara, sementara zakat menyasar spesifik pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan asnaf tertentu.

Wakaf Uang dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): inovasi fiskal-sosial yang menggabungkan wakaf (instrumen Islam) dengan sukuk negara (instrumen pembiayaan fiskal negara)—dana wakaf tunai diinvestasikan pada sukuk negara, imbal hasilnya digunakan membiayai program sosial (misalnya wakaf untuk rumah sakit mata, sumur bor di daerah kekeringan), sementara pokok dana wakaf tetap terjaga dan kembali ke negara pada saat jatuh tempo. Ini adalah contoh paling konkret bagaimana instrumen fiskal negara (sukuk) dan instrumen fiskal keagamaan (wakaf) benar-benar menyatu secara teknis-operasional, bukan sekadar berdampingan.

---

BAGIAN III: KONVERGENSI — ARSITEKTUR FISKAL TERPADU KEADILAN-KEMASLAHATAN

Tabel Perbandingan Instrumen Fiskal

| Aspek Fiskal | Instrumen Pancasila | Instrumen Islam | Bentuk Konvergensi di Indonesia |

| Penerimaan wajib utama | Pajak (PPh, PPN, PBB) progresif | Zakat (2,5% harta, nisab-haul jelas) | Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PP 60/2010) |

| Sasaran distribusi | Kelompok miskin/rentan by kriteria BPS/Kemensos | 8 asnaf (fakir, miskin, dll. by nash Al-Qur'an) | BAZNAS dan Kemensos berkoordinasi data penerima agar tidak tumpang tindih |

| Pembiayaan infrastruktur | APBN, Surat Utang Negara | Sukuk Negara (SBSN), wakaf produktif | CWLS—wakaf tunai dibelikan sukuk negara untuk proyek sosial |

| Prinsip alokasi belanja | Skala prioritas RPJMN, earmarking konstitusional (pendidikan 20%) | Skala prioritas maqashid (dharuriyat-hajiyat-tahsiniyat) | Prioritas anggaran pendidikan-kesehatan sejalan dengan hifzh al-'aql dan hifzh an-nafs |

| Basis kepatuhan | Sanksi hukum (denda, pidana pajak) | Kesadaran teologis + sanksi sosial-hukum (UU Pengelolaan Zakat) | UU Zakat memberi sanksi administratif bagi amil nakal, memperkuat kepatuhan berbasis hukum positif di samping motivasi ibadah |

| Kontrol akuntabilitas | BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), DPR | Tradisi diwan Umar bin Khattab, kini diadaptasi audit syariah BAZNAS | Baik APBN maupun dana zakat nasional sama-sama diaudit dan dilaporkan publik |

| Prinsip antipemborosan | Efisiensi anggaran, pembatasan defisit 3% PDB | Larangan israf dan tabdzir | Sama-sama menuntut pertanggungjawaban penggunaan dana publik yang ketat |

Model Sintesis: "Fiskal Berlapis untuk Keadilan Berlapis"

Konvergensi kedua sistem melahirkan arsitektur fiskal nasional yang berlapis (multi-layered) bukan mengandalkan satu instrumen tunggal untuk mewujudkan keadilan, melainkan kombinasi:

1. Lapis pertama (universal): pajak dan APBN membiayai barang publik untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama—jalan, pendidikan dasar, kesehatan dasar, keamanan.

2. Lapis kedua (afirmatif-targeted) : bantuan sosial berbasis data kemiskinan (PKH, BLT, Kartu Sembako) menyasar kelompok rentan secara spesifik menggunakan kriteria teknokratis negara.

3. Lapis ketiga (keagamaan-komunal):  zakat, infak, sedekah, wakaf mengisi celah yang tidak terjangkau optimal oleh dua lapis di atas—terutama untuk sasaran yang sangat spesifik (misalnya gharimin/orang berutang yang terjerat sistem, mu'allaf yang baru masuk Islam dan butuh dukungan komunitas) yang kriterianya sulit diakomodasi birokrasi negara sekuler-universal.

Ketiga lapis ini tidak saling meniadakan, melainkan saling mengisi ruang kosong inilah esensi sistem fiskal yang benar-benar terintegrasi, bukan sekadar dua sistem paralel yang kebetulan berjalan bersamaan tanpa koordinasi substantif.

---

BAGIAN IV: STUDI KASUS INTEGRASI FISKAL KONKRET

Sinergi BAZNAS-Kemensos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): sejak beberapa tahun terakhir, BAZNAS mulai mengintegrasikan basis data mustahik (penerima zakat) dengan DTKS milik Kementerian Sosial, mengurangi duplikasi bantuan dan memastikan penerima bantuan pemerintah dan zakat saling melengkapi (bukan menumpuk pada kelompok yang sama sementara kelompok lain terlewat).

CWLS Ritel untuk Pembiayaan Rumah Sakit dan Pendidikan : penerbitan CWLS ritel (dapat dibeli masyarakat umum dengan nominal terjangkau) yang hasilnya digunakan membiayai fasilitas kesehatan mata dan pendidikan di daerah tertinggal—model pembiayaan yang menggabungkan mobilisasi dana masyarakat (wakaf, semangat filantropi Islam) dengan instrumen pasar modal negara (sukuk, instrumen fiskal Pancasila-nasional) untuk sasaran maslahah bersama.

Baznas Microfinance dan KUR Syariah : sinergi pembiayaan mikro berbasis zakat produktif (bukan konsumtif) dengan skema KUR Syariah pemerintah, menciptakan tangga pembiayaan (zakat produktif untuk yang paling miskin agar naik kelas menjadi calon nasabah KUR mikro syariah, kemudian KUR kecil-menengah)—model yang mengintegrasikan filosofi *tamkin* (pemberdayaan) Islam dengan program inklusi keuangan nasional Pancasila.

---

BAGIAN V: TANTANGAN KONTEMPORER SISTEM FISKAL TERPADU

1. Rendahnya Kepatuhan Zakat Dibanding Potensinya: potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan melalui lembaga resmi (BAZNAS/LAZ) masih jauh dari potensi tersebut karena banyak muzaki (pembayar zakat) menyalurkan zakat secara langsung/informal (ke tetangga, panti asuhan lokal) tanpa melalui lembaga formal—menyulitkan integrasi data dan optimalisasi dampak agregat.

2. Isu Tumpang Tindih Kewenangan Pusat-Daerah dalam Pengelolaan Zakat dan Bansos: otonomi daerah kadang menciptakan duplikasi program bantuan sosial daerah dengan program zakat lokal dan program pusat, memerlukan harmonisasi lebih lanjut.

3. Godaan Politisasi Instrumen Fiskal-Filantropi : baik bansos pemerintah maupun penyaluran zakat oleh lembaga tertentu kadang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral (bantuan yang dibagikan menjelang pemilu), mengaburkan prinsip keadilan-kemaslahatan murni dengan kepentingan pragmatis jangka pendek.

4. Reformasi Perpajakan yang Adil Berkelanjutan : upaya menaikkan tax ratio nasional (misalnya melalui UU HPP 2021, termasuk kenaikan PPN) harus terus diuji apakah benar-benar progresif (membebani yang mampu) atau justru regresif dalam praktiknya (PPN yang dibayar semua lapisan masyarakat tanpa membedakan kemampuan ekonomi, kecuali untuk barang-barang tertentu yang dikecualikan).

---

 PENUTUP

Sistem fiskal berbasis keadilan dan kemaslahatan dalam kerangka Pancasila-Islam menunjukkan bahwa fungsi negara dalam memungut dan membelanjakan sumber daya publik tidak boleh dipandang sebagai aktivitas teknis-administratif semata, melainkan sarana mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang termaktub dalam konstitusi sekaligus perintah agama. Kombinasi instrumen pajak-APBN (universal, berbasis kewarganegaraan) dengan zakat-wakaf (spesifik, berbasis kewajiban keagamaan) menciptakan **arsitektur fiskal berlapis** yang secara teoretis lebih kaya dan lebih presisi dalam menjangkau kebutuhan riil masyarakat dibanding sistem fiskal yang hanya mengandalkan satu instrumen tunggal (murni pajak sekuler, atau murni zakat tanpa pajak modern).

Namun, sebagaimana ditemukan pada hampir semua dimensi lain yang telah dibahas dalam kerangka Pancasila-Islam ini, kesenjangan antara desain ideal dan realitas implementasi rendahnya tax ratio, rendahnya realisasi potensi zakat, godaan politisasi, hingga kebocoran akibat korupsi—tetap menjadi pekerjaan rumah besar yang harus terus diperbaiki agar sistem fiskal terpadu ini benar-benar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan yang dicita-citakan, bukan sekadar slogan normatif di atas kertas.

Beberapa arah pendalaman lanjutan yang relevan:

- Optimalisasi potensi zakat nasional dan studi banding dengan Malaysia (yang mewajibkan zakat sebagai potongan otomatis gaji PNS Muslim)

- Reformasi subsidi energi sebagai studi kasus dilema antara keadilan akses vs efisiensi fiskal

- Digitalisasi sistem zakat-pajak untuk meningkatkan basis data terpadu dan mengurangi duplikasi bantuan