BAB 2

LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM

PENDAHULUAN

Setiap sistem ekonomi memerlukan fondasi nilai dan ideologi yang menjadi sumber legitimasi, arah kebijakan, dan kerangka etik dalam aktivitas ekonomi. Landasan nilai ini berfungsi sebagai "meta-teori" yang menentukan bagaimana suatu sistem ekonomi memandang kepemilikan, distribusi, peran negara, dan hubungan antar pelaku ekonomi. Bagian ini akan mengupas secara rinci landasan nilai dan ideologis dari kedua sistem.

BAGIAN I: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI EKONOMI PANCASILA

1. Landasan Filosofis (Landasan Ideal)

Ekonomi Pancasila berpijak pada Pancasila sebagai philosophische grondslag (dasar filsafat) sekaligus weltanschauung (pandangan hidup) bangsa Indonesia. Nilai ideologis ini bersifat:

Integralistik: mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan (tidak boleh dilepas satu sila pun dari sila lainnya).

Bukan kapitalisme, bukan pula sosialisme/komunisme murni: Pancasila dipandang sebagai jalan tengah (middle way atau the third way) antara individualisme liberal dan kolektivisme otoriter.

2. Landasan Konstitusional

Landasan ideologis Pancasila diturunkan secara hukum ke dalam:

Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat yang memuat tujuan negara: "memajukan kesejahteraan umum" — inilah landasan nilai bahwa ekonomi harus berorientasi kesejahteraan kolektif, bukan akumulasi individual semata.

Pasal 33 UUD 1945 — landasan operasional utama ekonomi Pancasila:

Ayat (1): "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." → nilai ideologis: kekeluargaan (bukan individualisme, bukan pula etatisme).

Ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." → nilai ideologis: negara sebagai pengendali sektor strategis demi kepentingan rakyat.

Ayat (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." → nilai ideologis: sumber daya alam bukan milik privat mutlak, melainkan amanah untuk kemakmuran bersama.

Ayat (4) (hasil amandemen): menegaskan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 34 UUD 1945 — negara bertanggung jawab memelihara fakir miskin dan anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Karakter Ideologis: "Asas Kekeluargaan" sebagai Inti

Nilai sentral yang membedakan ekonomi Pancasila dari kapitalisme dan sosialisme adalah asas kekeluargaan (familialism/gemeinschaft). Bung Hatta, sebagai salah satu perumus utama Pasal 33, menegaskan bahwa asas ini diambil dari nilai gotong royong dan kekeluargaan yang hidup dalam masyarakat desa Nusantara (mirip semangat koperasi), bukan dari doktrin sosialisme Barat maupun kapitalisme liberal.

Ciri ideologis dari asas kekeluargaan ini:

Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan/pemilikan anggota masyarakat.

Menolak dominasi modal atas tenaga kerja (kritik terhadap kapitalisme), tetapi juga menolak penghapusan hak milik pribadi (kritik terhadap komunisme).

4. Trilogi Ideologis Ekonomi Pancasila (Boediono, Mubyarto, Sri-Edi Swasono)

Ada tiga nilai ideologis besar yang sering disebut sebagai fondasi:

Nilai religiusitas (Ketuhanan) — ekonomi tidak bebas nilai (value-free), melainkan value-bound pada moral agama secara umum.

Nilai kerakyatan/demokrasi ekonomi — kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat, direalisasikan lewat koperasi dan partisipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan (bukan sentralisasi negara/oligarki pasar).

Nilai keadilan sosial — pertumbuhan ekonomi tidak bernilai jika tidak disertai pemerataan (nilai ini melahirkan konsep "pertumbuhan dengan pemerataan" era Orde Baru, dan “ekonomi kerakyatan” pasca-Reformasi).

5. Sifat Ideologi Pancasila: Terbuka namun Berpegang pada Nilai Dasar

Pancasila sebagai ideologi ekonomi bersifat ideologi terbuka—artinya nilai dasarnya (kelima sila) bersifat tetap, tetapi penjabaran operasionalnya (nilai instrumental) dapat berkembang mengikuti zaman. Inilah mengapa ekonomi Pancasila tidak memiliki satu "kitab suci" tertutup seperti fiqh dalam Islam, melainkan terus ditafsirkan ulang oleh ekonom (Mubyarto pada era 1980-90an, kemudian ekonomi kerakyatan pasca-1998).

BAGIAN II: LANDASAN NILAI DAN IDEOLOGI EKONOMI ISLAM

1. Landasan Epistemologis: Wahyu sebagai Sumber Utama

Berbeda dari Pancasila yang bersumber dari konsensus kebangsaan, ekonomi Islam berlandaskan pada wahyu Ilahi yang bersifat mutlak, tetap, dan tidak dapat diubah oleh manusia (qath'i), meskipun penafsiran teknisnya (fiqh muamalah) bersifat dinamis (zhanni, ijtihadiyah). Sumber hukum tersebut berjenjang:

Al-Qur'an — sumber primer dan tertinggi (misalnya ayat riba QS. Al-Baqarah: 275-279, ayat perniagaan QS. An-Nisa: 29).

As-Sunnah — penjelas dan pelengkap Al-Qur'an (hadis-hadis tentang jual beli, larangan gharar, timbangan yang adil).

Ijma' — kesepakatan ulama pada suatu masa terhadap suatu hukum ekonomi.

Qiyas — analogi hukum untuk kasus ekonomi baru yang tidak diatur eksplisit (misalnya fatwa tentang cryptocurrency, fintech syariah).

Ijtihad kontemporer — termasuk maslahah mursalah (kemaslahatan umum) dan 'urf (kebiasaan yang tidak bertentangan syariah).

2. Landasan Tauhid (Ideologi Sentral)

Nilai ideologis paling fundamental dalam ekonomi Islam adalah Tauhid (keesaan Allah). Semua bangunan nilai ekonomi Islam berpijak pada aksioma ini:

Allah sebagai pemilik mutlak alam semesta (QS. Al-Baqarah: 284, "Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi").

Manusia tunduk pada hukum Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi — tidak ada dikotomi sekuler antara "agama" dan "ekonomi" (berbeda dari pandangan sekularisme Barat yang memisahkan keduanya).

Implikasi ideologis: pasar bebas absolut (laissez-faire) ditolak karena mengasumsikan otonomi penuh manusia tanpa batasan Ilahi; demikian pula sosialisme ateistik ditolak karena menafikan peran Tuhan sama sekali.

3. Lima Nilai Filosofis Dasar (Aksioma) Ekonomi Islam

Menurut para pemikir seperti Naqvi (Syed Nawab Haider Naqvi) dalam Ethics and Economics: An Islamic Synthesis, terdapat empat–lima aksioma nilai etik yang menjadi fondasi ideologis ekonomi Islam:

Tauhid (Unity/Keesaan) — kesatuan hidup, tidak ada pemisahan sekuler-spiritual.

'Adl wal Ihsan (Keadilan dan Kebajikan) — keseimbangan hak dan kewajiban, plus dorongan berbuat lebih dari sekadar adil (kedermawanan).

Ikhtiyar (Free Will/Kehendak Bebas) — manusia diberi kebebasan memilih dalam batas syariah, sehingga bertanggung jawab atas pilihannya.

Fardh (Responsibility/Tanggung Jawab) — setiap kebebasan berekonomi disertai konsekuensi tanggung jawab, baik horizontal (sesama manusia) maupun vertikal (kepada Allah).

Rububiyyah dan Tazkiyah (ditambahkan pemikir lain seperti M.A. Mannan) — konsep bahwa Allah sebagai Rabb (Pemelihara) menyediakan sistem penopang kehidupan (sunnatullah ekonomi), dan manusia wajib melakukan tazkiyah (penyucian diri dan harta, misalnya lewat zakat).

4. Maqashid Syariah sebagai Kerangka Ideologis Tujuan

Landasan nilai ekonomi Islam juga dijabarkan melalui maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah) yang dirumuskan Imam Asy-Syatibi, mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok (al-kulliyat al-khamsah):

Hifzh ad-din (perlindungan agama)

Hifzh an-nafs (perlindungan jiwa)

Hifzh al-'aql (perlindungan akal)

Hifzh an-nasl (perlindungan keturunan)

Hifzh al-maal (perlindungan harta)

Seluruh kebijakan dan instrumen ekonomi Islam (zakat, larangan riba, larangan judi, dsb.) pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan lima tujuan ini sebagai landasan ideologis operasional.

5. Nilai-Nilai Instrumental Turunan

Dari tauhid dan maqashid syariah, lahir nilai-nilai ideologis instrumental yang membentuk sistem:

Larangan riba (QS. Al-Baqarah: 278-279) — nilai ideologis anti-eksploitasi melalui bunga/pertambahan tanpa risiko bersama.

Larangan gharar dan maysir — nilai ideologis anti-ketidakpastian dan anti-spekulasi yang merugikan salah satu pihak.

Kewajiban zakat — nilai ideologis redistribusi wajib (bukan sekadar filantropi sukarela seperti dalam kapitalisme).

Konsep kepemilikan multijenis (individu, negara/publik, campuran) — nilai ideologis penyeimbang antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Larangan monopoli/ihtikar — nilai ideologis anti-penimbunan yang merugikan mekanisme pasar yang adil.

6. Sifat Ideologi: Tertutup pada Nilai Dasar, Terbuka pada Ijtihad Teknis

Berbeda dari Pancasila yang ideologi dasarnya bersifat konsensus manusiawi dan bisa direinterpretasi luas, ekonomi Islam bersifat tertutup pada nilai dasar (tauhid, larangan riba, kewajiban zakat) karena bersumber wahyu yang final, namun terbuka pada tataran teknis-implementatif (fiqh muamalah kontemporer)—misalnya bagaimana skema mudharabah diterapkan di perbankan modern, bagaimana fatwa MUI/DSN mengatur produk keuangan syariah baru.