BAB 10

SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF DALAM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan moneter adalah "jantung" yang mengalirkan darah (likuiditas) ke seluruh tubuh perekonomian. Bagaimana uang diciptakan, bagaimana ia beredar, siapa yang mengendalikan otoritas moneter, dan bagaimana risiko keuangan didistribusikan—semua ini menentukan apakah sistem ekonomi berjalan adil atau justru memperlebar kesenjangan. Bagian ini mengupas bagaimana ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam merumuskan sistem keuangan-moneter yang **integratif**—menyatukan stabilitas makroekonomi dengan keadilan mikro, serta menyatukan fungsi komersial dengan fungsi sosial dari uang dan lembaga keuangan.

---

BAGIAN I: SISTEM KEUANGAN-MONETER DALAM EKONOMI PANCASILA

1. Landasan Konstitusional dan Filosofis

Sistem moneter Pancasila berpijak pada prinsip bahwa **kedaulatan moneter adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional**. Pengalaman kolonial di mana sistem mata uang dan perbankan (De Javasche Bank) dikuasai penuh oleh kepentingan modal asing menjadi trauma historis yang mendorong nasionalisasi bank sentral pasca-kemerdekaan (De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia pada 1953).

**UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia** (diperbarui UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan/P2SK) menetapkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter independen dengan tiga tujuan tunggal: menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap barang/jasa (inflasi) maupun terhadap mata uang asing (kurs).

2. Prinsip-Prinsip Integratif Sistem Keuangan Pancasila

a. Independensi Bank Sentral dengan Akuntabilitas Publik

Bank Indonesia dirancang independen dari intervensi politik jangka pendek (agar tidak dipakai mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran secara serampangan, sebagaimana trauma hiperinflasi era 1960-an), namun tetap akuntabel kepada DPR dan publik—mencerminkan prinsip kerakyatan (kontrol demokratis) dipadukan dengan kebutuhan teknokratis stabilitas moneter.

b. Fungsi Ganda Sistem Perbankan: Komersial dan Pembangunan

Berbeda dari model perbankan murni komersial ala Anglo-Saxon, sistem perbankan Indonesia sejak awal dirancang memiliki fungsi ganda: mencari keuntungan sekaligus menjadi agen pembangunan (agent of development). Ini tercermin dalam keberadaan bank-bank pembangunan daerah (BPD), serta kewajiban penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi bunga oleh bank BUMN—negara secara aktif mengarahkan sebagian fungsi perbankan untuk keberpihakan sosial, bukan murni logika pasar.

c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai Jaring Pengaman Sosial Sektor Keuangan

Pasca-krisis 1997-1998 (yang menghancurkan kepercayaan publik terhadap perbankan), dibentuk LPS untuk menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu—mencerminkan prinsip bahwa negara bertanggung jawab melindungi rakyat kecil (penabung) dari risiko sistemik yang bukan kesalahan mereka, sejalan dengan semangat Pasal 34 UUD 1945.

d. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Regulator Terintegrasi

Dibentuk 2011 pasca-krisis global 2008, OJK mengintegrasikan pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (asuransi, dana pensiun, fintech) dalam satu atap—mencerminkan prinsip bahwa keadilan dan perlindungan konsumen keuangan (termasuk masyarakat awam yang rentan tertipu investasi bodong) memerlukan pengawasan terpadu, bukan fragmentasi kewenangan yang membuka celah pelanggaran.

e. Kebijakan Makroprudensial Berpihak pada Sektor Riil dan UMKM

Bank Indonesia menerapkan kebijakan seperti Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mewajibkan bank menyalurkan persentase tertentu kreditnya ke UMKM—instrumen moneter yang secara eksplisit diarahkan untuk keadilan struktural (akses pembiayaan bagi usaha kecil yang biasanya dianggap "berisiko tinggi" oleh logika perbankan komersial murni), bukan sekadar mengikuti sinyal pasar semata.

f. Digitalisasi Keuangan Inklusif

Program QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan perluasan Bank Wakaf Mikro (meski berbasis syariah, digagas sebagai bagian dari inklusi keuangan nasional) mencerminkan upaya negara memperluas akses keuangan formal ke lapisan masyarakat yang selama ini "unbanked" (tidak tersentuh perbankan), sejalan dengan cita-cita pemerataan ekonomi.

3. Tantangan Sistem Keuangan Pancasila

Kritik yang sering diajukan: independensi Bank Indonesia terkadang menciptakan kebijakan suku bunga tinggi demi stabilitas nilai tukar/inflasi yang justru membebani sektor riil dan UMKM (biaya modal tinggi), menciptakan ketegangan antara tujuan stabilitas makro dan tujuan pemerataan mikro yang sama-sama diamanatkan konstitusi.

---

BAGIAN II: SISTEM KEUANGAN-MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

1. Fondasi Filosofis: Uang sebagai Alat Tukar, Bukan Komoditas

Prinsip paling fundamental yang membedakan sistem moneter Islam dari konvensional adalah pandangan bahwa **uang hanyalah alat tukar (medium of exchange) dan satuan nilai (unit of account), bukan komoditas yang diperdagangkan untuk menghasilkan uang lebih banyak tanpa underlying transaksi riil**. Inilah akar filosofis larangan riba—uang tidak boleh "beranak-pinak" dengan sendirinya (uang dipertukarkan dengan uang plus tambahan tanpa pertukaran barang/jasa/risiko riil).

2. Prinsip-Prinsip Integratif Sistem Keuangan Islam

a. Larangan Riba sebagai Prinsip Sentral Anti-Eksploitasi Finansial

Riba (baik riba nasi'ah/tambahan karena penundaan waktu, maupun riba fadhl/tambahan dalam pertukaran barang sejenis) dilarang tegas (QS. Al-Baqarah: 275-279) karena dipandang menciptakan ketidakadilan struktural: pemilik modal mendapat kepastian keuntungan tanpa menanggung risiko usaha, sementara peminjam menanggung seluruh risiko. Sistem keuangan syariah menggantinya dengan skema bagi hasil (profit-loss sharing) di mana keuntungan dan kerugian ditanggung proporsional oleh kedua pihak.

b. Prinsip Uang Terhubung dengan Sektor Riil (Anti-Spekulasi)

Setiap transaksi keuangan syariah harus memiliki  underlying asset atau transaksi riil (jual-beli barang, sewa aset, kerja sama usaha nyata)—melarang perdagangan uang dengan uang murni untuk spekulasi (seperti sebagian instrumen derivatif konvensional). Prinsip ini dipandang membuat sistem keuangan syariah secara struktural lebih tahan terhadap gelembung spekulatif ( bubble ) yang memicu krisis finansial berulang di sistem konvensional (krisis Asia 1997, krisis subprime mortgage 2008).

c. Bank Sentral dan Kebijakan Moneter Syariah: Instrumen Non-Bunga

Bank Indonesia mengembangkan instrumen moneter syariah sebagai pelengkap instrumen konvensional, antara lain:

- SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah) instrumen operasi moneter berbasis akad ju'alah (imbalan), bukan bunga.

- PUAS (Pasar Uang Antarbank Syariah) mekanisme bank syariah saling meminjamkan likuiditas jangka pendek menggunakan akad mudharabah atau wadiah (titipan), bukan bunga antarbank (interbank rate) konvensional.

Giro Wajib Minimum (GWM) Syariah kewajiban cadangan bank syariah di Bank Indonesia, mekanismenya disesuaikan agar sesuai prinsip syariah namun tetap menjalankan fungsi stabilisasi likuiditas perbankan.

Ini menunjukkan bahwa otoritas moneter Pancasila (Bank Indonesia) telah mengintegrasikan instrumen kebijakan moneter ganda (konvensional dan syariah) dalam satu kerangka kebijakan makroekonomi nasional—bukan dua sistem moneter terpisah yang berjalan sendiri-sendiri.

d. Sukuk (Obligasi Syariah) sebagai Instrumen Pembiayaan Negara Berbasis Aset

Berbeda dari obligasi konvensional (Surat Utang Negara) yang membayar bunga tetap kepada pemegangnya, sukuk negara (SBSN—Surat Berharga Syariah Negara) distrukturkan berdasarkan akad seperti ijarah (sewa aset negara) atau wakalah investor mendapat imbal hasil dari sewa/hasil pengelolaan aset riil (misalnya gedung, tanah, proyek infrastruktur negara), bukan sekadar bunga dari utang. Indonesia adalah salah satu penerbit sukuk negara terbesar dunia, digunakan membiayai proyek infrastruktur nasional (jalan tol, pelabuhan, bandara)—integrasi konkret antara kebutuhan fiskal negara Pancasila dengan instrumen pembiayaan syariah.

e. Sistem Pembayaran dan Fintech Syariah

Perkembangan fintech syariah (peer-to-peer lending syariah, dompet digital syariah) diawasi bersama oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional-MUI, memastikan inovasi keuangan digital tetap tunduk pada prinsip anti-riba dan anti-gharar meski menggunakan teknologi mutakhir—menunjukkan integrasi nilai syariah ke dalam infrastruktur keuangan paling kontemporer, bukan sekadar warisan institusi lama.

f. Konsep Mata Uang Emas-Perak (Dinar-Dirham) sebagai Wacana Alternatif

Sebagian pemikir ekonomi Islam (mengacu pada praktik sejarah dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang) mengusulkan kembalinya standar berbasis komoditas riil (emas/perak) sebagai alternatif sistem fiat money (uang kertas tanpa jaminan komoditas) yang dipandang rentan inflasi akibat pencetakan uang berlebihan. Namun wacana ini masih bersifat akademik-marjinal dan belum diadopsi sebagai kebijakan resmi negara mana pun secara penuh, termasuk Indonesia, karena tantangan praktis (kelangkaan cadangan emas fisik, kompleksitas transisi sistem moneter global).

3. Baitul Mal Modern: Integrasi Fungsi Fiskal-Sosial

Konsep Baitul Mal klasik (perbendaharaan negara Islam yang mengelola zakat, kharaj, jizyah, ghanimah) menemukan padanan modernnya dalam BAZNAS (mengelola zakat sebagai instrumen fiskal-sosial) yang beroperasi berdampingan dengan Kementerian Keuangan (mengelola pajak dan APBN sebagai instrumen fiskal negara)—dua "kas negara" yang berjalan paralel namun terkoordinasi dalam kerangka kebijakan kesejahteraan nasional.

---

BAGIAN III: KONVERGENSI — ARSITEKTUR SISTEM KEUANGAN-MONETER TERINTEGRASI INDONESIA

1. Model "Dual Financial System dengan Satu Otoritas"

Yang membuat sistem keuangan Indonesia unik dan layak disebut integratif adalah bahwa satu otoritas tunggal (Bank Indonesia dan OJK) mengelola dua sub-sistem keuangan (konvensional dan syariah) secara simultan, bukan dua otoritas terpisah yang bersaing atau tumpang tindih. Ini berbeda dari beberapa negara lain di mana sistem syariah dan konvensional diatur lembaga yang sepenuhnya berbeda.

 2. Perbandingan Instrumen Keuangan-Moneter

| Aspek | Instrumen Konvensional (Pancasila-Nasional) | Instrumen Syariah (Islam) | Bentuk Integrasi |

| Bank sentral | Bank Indonesia (kebijakan moneter umum) | Instrumen moneter syariah BI (SBIS, PUAS) | Satu institusi, dua toolkit kebijakan |

| Perbankan | Bank konvensional (bunga) | Bank syariah/UUS (bagi hasil, BSI) | Dual banking system dalam satu OJK |

| Surat utang negara | SUN/ORI (bunga/kupon) | SBSN/Sukuk Negara (ijarah/wakalah) | Kementerian Keuangan menerbitkan keduanya untuk membiayai APBN yang sama |

| Jaminan simpanan | LPS konvensional | LPS Syariah (unit khusus dalam LPS) | Satu lembaga, dua skema sesuai akad |

| Pasar modal | Bursa Efek Indonesia (saham umum) | Indeks Saham Syariah (ISSI, JII), Pasar Modal Syariah | Satu bursa, dua kategori produk |

| Redistribusi/fiskal sosial | Pajak, APBN, bansos | Zakat (BAZNAS), wakaf, infak | Berjalan paralel, saling melengkapi sasaran |

| Pengawasan kepatuhan | OJK (prinsip kehati-hatian umum) | OJK + Dewan Syariah Nasional-MUI (kepatuhan syariah) | Satu regulator utama, ditambah lapis pengawasan syariah |

3. Prinsip Bersama yang Melandasi Integrasi

Beberapa nilai fundamental yang membuat kedua sub-sistem ini dapat terintegrasi harmonis dalam satu arsitektur keuangan nasional:

- Stabilitas sebagai kepentingan bersama: baik logika konvensional (teori moneter Keynesian/monetarist) maupun logika syariah (larangan gharar/spekulasi) sama-sama menghendaki sistem keuangan yang stabil, tidak rentan gelembung spekulatif.

- Inklusi keuangan sebagai tujuan bersama: baik semangat pemerataan Pancasila maupun semangat keadilan distributif Islam (zakat, qardhul hasan) sama-sama mendorong perluasan akses keuangan formal bagi masyarakat bawah yang selama ini terpinggirkan sistem perbankan komersial konvensional.

- Perlindungan konsumen/nasabah sebagai prinsip bersama: OJK melindungi nasabah bank konvensional maupun syariah dengan semangat yang sama (kejujuran informasi, larangan produk predatori)—hanya berbeda pada kriteria teknis kepatuhan (syariah vs prinsip kehati-hatian umum).

---

BAGIAN IV: TANTANGAN DAN ISU KONTEMPORER

1. Independensi vs Keberpihakan: Dilema Kebijakan Suku Bunga (Bagi Hasil)

Ketika BI menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) untuk meredam inflasi/menjaga stabilitas rupiah, ini turut memengaruhi pricing bagi hasil di bank syariah (yang meski tidak menggunakan bunga, dalam praktiknya nisbah bagi hasilnya seringkali masih mengacu pada suku bunga pasar sebagai benchmark)—ini melahirkan kritik "syariah compliance vs syariah based" yang telah disinggung sebelumnya: apakah bank syariah benar-benar independen secara struktural dari logika bunga konvensional, atau hanya mengganti nomenklatur.

2. Digitalisasi dan Aset Kripto: Uji Prinsip Baru

Perkembangan mata uang kripto dan aset digital memunculkan perdebatan baru: apakah instrumen ini sesuai prinsip "uang terhubung sektor riil" dalam Islam (karena banyak kripto bersifat sangat spekulatif tanpa underlying asset jelas), sekaligus menjadi tantangan regulasi bagi Bank Indonesia dan OJK dalam melindungi masyarakat dari risiko investasi yang sangat volatil.

3. Stabilitas Sistem Keuangan Syariah yang Masih Minoritas

Meski tumbuh pesat, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia masih relatif kecil (sekitar 10-11% dari total aset keuangan nasional per data terkini)—menimbulkan pertanyaan apakah klaim "sistem terintegrasi" ini sudah benar-benar seimbang secara struktural, atau syariah masih berperan sebagai pelengkap minor dalam sistem yang secara dominan tetap konvensional.

---

PENUTUP

Sistem keuangan dan moneter integratif Pancasila-Islam menunjukkan eksperimen kelembagaan yang cukup matang: satu arsitektur otoritas (BI, OJK, Kementerian Keuangan, LPS) yang secara aktif mengembangkan toolkit ganda—konvensional dan syariah—bukan sekadar membiarkan keduanya berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Prinsip anti-riba, anti-spekulasi, dan keterhubungan dengan sektor riil dari Islam memperkaya kerangka kebijakan moneter Pancasila yang sejak awal juga menolak sistem keuangan yang lepas kendali dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Namun, tantangan konsistensi implementasi—terutama isu benchmark suku bunga yang masih membayangi pricing syariah, serta pangsa pasar syariah yang belum dominan—menunjukkan bahwa integrasi ini masih merupakan proyek yang terus berproses, bukan capaian final yang sudah sepenuhnya matang.

Beberapa arah pendalaman lanjutan yang relevan:

- Studi kasus BSI (Bank Syariah Indonesia) sebagai eksperimen konsolidasi bank syariah BUMN terbesar

- Kebijakan makroprudensial syariah dan efektivitasnya dalam mendukung UMKM

- Perbandingan dengan Malaysia sebagai negara dengan sistem keuangan syariah paling maju secara pangsa pasar di dunia